Jakarta, (tvOne) Komisi Kepolisian Nasional meminta Kapolri Jenderal Timur Pradopo seriusmenjalankan komitmennya terkait dengan pemberantasan kasus premanismeyang cukup meresahkan masyarakat. "Pemberantasan premanisme jangan hangat-hangat tahi ayam karena setiapada Kapolri baru selalu berkomitmen memberantas semua bentuk kejahatanjalanan tapi hal itu dilakukan hanya pada awal menjabat saja," kataanggota Komponas Novel Ali, di Semarang, Selasa (21/12). Menurut dia, kalau pemberantasan premanisme hanya dilakukan sesaat makadikhawatirkan akan muncul suatu kebanggaan di kalangan preman bahwapolisi takut dengan mereka. "Polisi tidak boleh takut dengan preman karena masyarakat akan selalumendukung pemberantasan premanisme untuk menciptakan dan menjagakeamanan serta ketertiban," ujarnya. It's really a good idea to probe a little deeper into the subject of mobil keluarga ideal terbaik indonesia. What you learn may give you the confidence you need to venture into new areas.
Selain serius menangani kasus premanisme, katanya, Kapolri juga harusmerealisasi revitalisasi fungsi-fungsi Polri dan memberantas segalabentuk aksi terorisme. Ia mengatakan, adanya remunerasi bagi anggota Polri harus diikuti dengankeseriusan pengawasan dan penindakan segala bentuk pelanggaran hukumyang dilakukan oleh polisi. "Keseriusan tersebut dapat dengan mengoptimalkan pengawasan fungsi dariInspektorat Pengawasan Daerah (Irwasda), Divisi Profesi dan Pengamanan(Propam), maupun Unit Pelayanan, Pengaduan dan Penegakan Disiplin (P3D)di masing-masing kesatuan," katanya. Menurut dia, anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran hukumpascapemberian remunerasi harus ditindak tegas dengan hukum progresifagar menimbulkan efek jera. "Hukuman kurungan sel yang harus ditambah dan kalau dulu anggota Polriyang terbukti melanggar diberhentikan dengan hormat maka sekarang harusdiberhentikan dengan tidak hormat," ujarnya. Ia mengatakan, ada kemungkinan pemerintah melakukan revisi terhadapkebijakan pemberian remunerasi bagi anggota Polri jika jumlahpelanggaran hukum yang dilakukan polisi masih cukup banyak. "Hal tersebut juga perlu menjadi prioritas dari Kapolri selainmengungkap dan menyelesaikan kasus-kasus menonjol termasuk tindak pidanakorupsi yang diduga melibatkan sejumlah pejabat negara," kata NovelAli. (Ant)
Selain serius menangani kasus premanisme, katanya, Kapolri juga harusmerealisasi revitalisasi fungsi-fungsi Polri dan memberantas segalabentuk aksi terorisme. Ia mengatakan, adanya remunerasi bagi anggota Polri harus diikuti dengankeseriusan pengawasan dan penindakan segala bentuk pelanggaran hukumyang dilakukan oleh polisi. "Keseriusan tersebut dapat dengan mengoptimalkan pengawasan fungsi dariInspektorat Pengawasan Daerah (Irwasda), Divisi Profesi dan Pengamanan(Propam), maupun Unit Pelayanan, Pengaduan dan Penegakan Disiplin (P3D)di masing-masing kesatuan," katanya. Menurut dia, anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran hukumpascapemberian remunerasi harus ditindak tegas dengan hukum progresifagar menimbulkan efek jera. "Hukuman kurungan sel yang harus ditambah dan kalau dulu anggota Polriyang terbukti melanggar diberhentikan dengan hormat maka sekarang harusdiberhentikan dengan tidak hormat," ujarnya. Ia mengatakan, ada kemungkinan pemerintah melakukan revisi terhadapkebijakan pemberian remunerasi bagi anggota Polri jika jumlahpelanggaran hukum yang dilakukan polisi masih cukup banyak. "Hal tersebut juga perlu menjadi prioritas dari Kapolri selainmengungkap dan menyelesaikan kasus-kasus menonjol termasuk tindak pidanakorupsi yang diduga melibatkan sejumlah pejabat negara," kata NovelAli. (Ant)
No comments:
Post a Comment