Jakarta, (tvOne) Majelis Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)menjatuhkanvonis dua tahun penjara terhadap Bupati Brebes non-aktif Indra Kusuma. "Terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan korupsi berturut-turutsehingga divonis dua tahun penjara, denda Rp250 juta subsider enam bulantahanan," kata Ketua Majelis Hakim Tipikor Nani Indrawati seperti dilansir ANTARA, Jumat (5/11). Is everything making sense so far? If not, I'm sure that with just a little more reading, all the facts will fall into place.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) menuntut Indra Kusuma hukuman penjara tiga tahun. Indra dinilaiterbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan tanahuntuk pengembangan Pasar Brebes pada 2003. Menurut dia, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan kedua,Pasal UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi. Perbuatannya menguntungkan orang lain, yakni Hartono Santosodan Dien Noviany Rahmatika, dengan menyetujui proposal penjualan tanahuntuk pembangunan Pasar Brebes. Untuk Hartono Santoso, ia menyetujui pembelian tanah 900 meter persegiseharga Rp4,5 miliar yang seharusnya hanya bernilai Rp1,2 miliar sepertiharga pasaran di sana. Sementara untuk Dien Noviany Rahmatika, keputusan Indra memberikankeuntungan Rp4,4 miliar dari seharusnya seharga Rp1,6 miliar sepertiharga pasaran saat itu. Kerugian negara atas dugaan korupsi ini mencapai Rp7,8 miliar karenapembelian tanah menggunakan anggaran belanja tidak tersangka mendahuluiperubahan APBD Kabupaten Brebes tahun anggaran 2003. JPU dalam tuntutannya juga meminta majelis hakim untuk membebankan uangpengganti pada pihak yang diuntungkan dalam proyek pengadaan tanahtersebut, yakni Hartono sebesar Rp 3,3 miliar dan Dien Noviany sebesarRp 4,4 miliar.Baik terdakwa maupun JPU KPK mengatakan akan pikir-pikir terhadap putusan majelis hakim Tipikor tersebut.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) menuntut Indra Kusuma hukuman penjara tiga tahun. Indra dinilaiterbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan tanahuntuk pengembangan Pasar Brebes pada 2003. Menurut dia, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan kedua,Pasal UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi. Perbuatannya menguntungkan orang lain, yakni Hartono Santosodan Dien Noviany Rahmatika, dengan menyetujui proposal penjualan tanahuntuk pembangunan Pasar Brebes. Untuk Hartono Santoso, ia menyetujui pembelian tanah 900 meter persegiseharga Rp4,5 miliar yang seharusnya hanya bernilai Rp1,2 miliar sepertiharga pasaran di sana. Sementara untuk Dien Noviany Rahmatika, keputusan Indra memberikankeuntungan Rp4,4 miliar dari seharusnya seharga Rp1,6 miliar sepertiharga pasaran saat itu. Kerugian negara atas dugaan korupsi ini mencapai Rp7,8 miliar karenapembelian tanah menggunakan anggaran belanja tidak tersangka mendahuluiperubahan APBD Kabupaten Brebes tahun anggaran 2003. JPU dalam tuntutannya juga meminta majelis hakim untuk membebankan uangpengganti pada pihak yang diuntungkan dalam proyek pengadaan tanahtersebut, yakni Hartono sebesar Rp 3,3 miliar dan Dien Noviany sebesarRp 4,4 miliar.Baik terdakwa maupun JPU KPK mengatakan akan pikir-pikir terhadap putusan majelis hakim Tipikor tersebut.
No comments:
Post a Comment