Jakarta, (tvOne) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memantau pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). You may not consider everything you just read to be crucial information about mobil keluarga ideal terbaik indonesia. But don't be surprised if you find yourself recalling and using this very information in the next few days.
"Pengadaan barang dan jasa di seluruh sektor kami pantau dengan pendekatan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Jadi jangan sampai pilih-pilih, keseluruhan sektor. Meskipun itu adalah pengadaan yang dilakukan oleh TNI, presiden menyampaikan seperti itu," kata Jasin usia bertemu Presiden SBY di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/11). Hingga kini menurut Jasin, KPK belum memulai memantau pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa oleh TNI. Namun, dia memastikan, KPK akan memperluas jaringan kerja sama dengan semua instansi pemerintah untuk menyelamatkan keuangan negara yang digunakan dalam setiap proyek. Menurut Jasin, setiap instansi pemerintah sebaiknya mulai menggunakan sistem pengadaan barang dan jasa secara online (dalam jaringan-red). Sistem ini mengurangi kemungkinan pertemuan antara aparat pemerintah dan penyedia barang dan jasa, sehingga kemungkinan suap dan penyimpangan juga berkurang. Berdasarkan data KPK, rata-rata potensi penyimpangan anggaran pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah mencapai sekitar 40 persen. Pasalnya di sektor ini (pengadaan barang dan jasa) menggunakan anggaran mencapai ratusan triliun rupiah. "Negara akan dirugikan dalam jumlah yang besar jika anggaran itu disimpangkan hingga mencapai 40 persen," jelas Jasin. (Ant)
"Pengadaan barang dan jasa di seluruh sektor kami pantau dengan pendekatan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Jadi jangan sampai pilih-pilih, keseluruhan sektor. Meskipun itu adalah pengadaan yang dilakukan oleh TNI, presiden menyampaikan seperti itu," kata Jasin usia bertemu Presiden SBY di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/11). Hingga kini menurut Jasin, KPK belum memulai memantau pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa oleh TNI. Namun, dia memastikan, KPK akan memperluas jaringan kerja sama dengan semua instansi pemerintah untuk menyelamatkan keuangan negara yang digunakan dalam setiap proyek. Menurut Jasin, setiap instansi pemerintah sebaiknya mulai menggunakan sistem pengadaan barang dan jasa secara online (dalam jaringan-red). Sistem ini mengurangi kemungkinan pertemuan antara aparat pemerintah dan penyedia barang dan jasa, sehingga kemungkinan suap dan penyimpangan juga berkurang. Berdasarkan data KPK, rata-rata potensi penyimpangan anggaran pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah mencapai sekitar 40 persen. Pasalnya di sektor ini (pengadaan barang dan jasa) menggunakan anggaran mencapai ratusan triliun rupiah. "Negara akan dirugikan dalam jumlah yang besar jika anggaran itu disimpangkan hingga mencapai 40 persen," jelas Jasin. (Ant)
No comments:
Post a Comment